SEKATOJAMBI.COM, JAMBI – Komisi Informasi (KI) Provinsi Jambi melakukan visitasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jambi, Jumat siang (31/10/2025).
Kunjungan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KI Provinsi Jambi Ahmad Taufiq Helmi, didampingi dua komisioner, Siti Masnidar dan Zamharir.
Tim KI Jambi disambut hangat oleh Kepala BPK Perwakilan Jambi Muhamad Toha Arafat, bersama jajaran.
“Selama tiga tahun BPK ikut Monev KIP, baru kali ini Kepala Perwakilannya langsung menerima dan memaparkan komitmennya. Kami sangat mengapresiasi hal ini, terlebih beliau baru tiba dari Jakarta pagi tadi dan besok harus kembali bertugas ke luar kota,” ujar Taufiq Helmi.
Ia menambahkan, BPK Perwakilan Jambi telah dua tahun berturut-turut berpartisipasi dalam Monev KIP dan selalu meraih predikat Informatif, meski belum mencapai nilai tertinggi.
Namun setelah melihat langsung strategi dan inovasi layanan informasi publik yang diterapkan, Taufiq menilai BPK telah menunjukkan praktik keterbukaan yang sangat baik.
“Salah satu inovasi menarik adalah penggunaan watermark pada dokumen informasi publik, untuk mencegah penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Ini contoh baik yang patut ditiru oleh badan publik lainnya,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPK Perwakilan Jambi, Muhamad Toha Arafat dalam paparannya menjelaskan komitmen lembaganya dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik.
“Kami berkomitmen untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik secara seimbang, transparan, dan akuntabel. Informasi yang bersifat publik akan kami layani sesuai ketentuan, sedangkan yang dikecualikan tetap kami jaga agar tidak menimbulkan salah tafsir,” ungkap Toha.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari upaya BPK untuk membangun kepercayaan publik terhadap hasil pemeriksaan dan kinerja lembaga.
“Keterbukaan bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral kami kepada masyarakat. Kami ingin masyarakat memahami bahwa BPK bekerja dengan prinsip profesionalitas, integritas, dan independensi,” ujarnya.
Lebih lanjut, Toha menuturkan pihaknya terus berinovasi dalam pelayanan informasi, termasuk memperkuat kapasitas PPID, memperbarui konten website, serta meningkatkan respon cepat terhadap permintaan informasi dari masyarakat.
“Kami ingin setiap layanan informasi di BPK benar-benar memberi nilai tambah dan mudah diakses oleh publik,” pungkasnya. (*)
